Jakarta-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tengah menyoroti adanya indikasi praktik favoritisme hingga mutasi guru.Hal ini disampaikan usai mencuat kasus kepsek yang sempat dicopotnya sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, oleh Wali Kota Prabumulih, Arlan karena menegur anak Arlan.
“Kalau soal guru, kewenangan mengangkat dan menugaskan itu ada pada pemerintah daerah bukan pada kementerian. Kementerian ini di antara tugasnya adalah pembinaan guru karena itu maka soal yang ada di Prabumulih itu sudah diselesaikan,” kata Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/9).
“Tetapi memang ini tidak boleh menjadi alasan bagi kepala daerah, untuk ketika ada guru-guru yang tidak sehaluan ke ranah politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa kemudian mereka diberhentikan,” lanjutnya.
Menurutnya, fenomena tersebut merupakan dampak dari adanya dinamika politik lokal usai diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah sekitar.“Memang kami melihat sekarang ini ada gejala di mana profesi guru ini mulai banyak dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Itu saya kira dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung,” ujarnya.
Mu’ti menambahkan, meski bukan intimidasi secara langsung terhadap guru, praktik favoritisme ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah mana pun.“Bukan intimidasi tetapi mungkin adalah favoritisme. Jadi guru yang dulu menjadi pendukung kepala daerah yang menang sering kali menjadi favorit. Sehingga dia punya banyak kesempatan untuk promosi-promosi pada jabatan tertentu,” jelas Mu’ti.
“Kadang-kadang guru yang tidak sehaluan dengan pemerintah yang berkuasa, itu kadang-kadang memang ya mungkin dimutasi di tempat yang jauh atau tidak dapat promosi dan sebagainya,” tambahnya.
“Jadi kami meluncurkan kebijakan manajemen talenta nasional dan juga ada peraturannya kan talenta nasional. Di mana kita mendorong semua profesi termasuk guru dan pelayanan publik di lembaga pemerintah itu mengedepankan prinsip meritokrasi,” kata Mu’ti.
“Sehingga dengan meritokrasi itu seseorang memiliki rasa percaya diri untuk berkarier dan kesempatan untuk maju sesuai dengan prestasi yang mereka capai. Ini yang coba kita dorong sehingga karena itu maka mudah-mudahan ke depan, para guru ini kita tempatkan dalam posisi mereka sebagai pendidik yang sangat profesional yang tidak terlalu banyak diintervensi oleh kepentingan politik terutama di tingkat lokal,” pungkasnya.
“Benar saya mendapatkan binaan dari Bapak Wali Kota Prabumulih, dan saya hargai ini sebagai binaan dari Kepala Daerah kepada saya,” kata Roni di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/9).
Kini, Roni telah dikembalikan sebagai Kepala SMPN 1 Prabumulih. Itjen Kemendagri juga menyatakan pencopotan Roni melanggar aturan.
Arlan mengeklaim baru sebatas menyampaikan teguran kepada Roni. Teguran itu telah disampaikannya melalui Kadisdik Prabumulih, A Darmadi, secara lisan, bukan secara tertulis.
“Tidak, Pak, belum ada pencopotan Pak Roni ini,” kata Arlan usai diperiksa di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/9).
Arlan menjelaskan, hanya meminta kepada Kadisdik untuk menyampaikan teguran. Masalah pencopotan itu hanya akan dilakukan jika kejadian terulang.
“Cuma secara lisan penyampaian saya, tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah, melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, ka ge (nanti) aku copot, cuma sebatas itu Pak.” ucap Arlan.Adapun teguran itu disampaikan Arlan usai anaknya, Aura, ditegur karena membawa mobil masuk ke area SMPN 1 Prabumulih.